ORA Damarwulan Manunggal Pelopori Penutupan Galian C


Damarwulan merupakan salah satu desa di kecamatan Keling, kabupaten Jepara. Desa yang berada di lereng gunung Muria itu pernah mendapat juara I tingkat nasional untuk kategori desa peduli hutan. Sebagian besar wilayah desa Damarwulan merupakan kawasan hutan dan hingga sekarang hutan tersebut masih asri keberadaannya.

Belakangan penduduk Damarwulan dikejutkan dengan kabar tentang adanya penambangan liar galian C pasir dan batu tanpa ijin di sekitar Damarwulan, tepatnya di sungai Gelis. Berita tentang penambangan liar tersebut sudah banyak diberitakan di surat kabar. Penambangan liar ini dilakukan sejak bulan Juni 2009 oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan setiap harinya rata-rata mengangkut 12 truk pasir dan 12 truk batu kali.

Bisa dibayangkan besar kerugian dan dampak buruk bagi masyarakat sekitar, baik secara sosial, ekonomi, maupun kelestarian alam. Beberapa dampak negatif yang ditakutkan masyarakat, antara lain air di sungai Gelis tidak dapat lagi mengairi sawah yang ada di sekitarnya, sebab penggalian pasir dan batu cukup dalam. Selain itu, tanggul sawah yang berada di tepi sungai Gelis menjadi rusak. Akibatnya bisa mengurangi hasil panen karena fasilitas irigasi telah rusak.

Dampak selanjutnya yaitu bangunan yang berada di pinggir sungai Gelis akan rusak apabila terkena banjir musiman karena sudah tidak ada lagi batu besar sebagai penahan air. Jika penambangan pasir dan batu dilakukan secara terus menerus, hal ini merupakan ancaman bagi kelestarian hutan.

Kekuatiran tersebut tidak hanya dirasakan masyarakat Damarwulan saja, namun juga beberapa desa di sekitar sungai Gelis yang meliputi tiga kecamatan di dua kabupaten yaitu Jepara dan Pati. Beberapa desa di kabupaten Jepara itu antara lain desa Damarwulan dan Kelet di kecamatan Keling, desa Blingoh, Tulakan dan Bandungharjo di kecamatan Donorojo. Sedangkan desa-desa di kabupaten Pati maliputi desa Mojo, Sirahan dan Payak di kecamatan Cluwak.

Guna membahas masalah ini, masyarakat korban penambangan liar dengan tanggap segera melakukan pertemuan. Mereka membahas upaya menghentikan penambangan galian C di sungai Gelis itu. Pertemuan yang dikoordinir Sutiyar dari Organisasi Rakyat (ORA) Damarwulan Manunggal dan didampingi UPKM/CD Bethesda ini diadakan tanggal 29 September dan 8 Oktober. Pertemuan ini dihadiri 31 korban penambangan dan dihadiri Taubi sebagai kepala desa Damarwulan, Siswanto selaku Camat Keling dan Selamet dari Dinas ESDM PU kabupaten Jepara.

Setelah ditelusuri oleh tim, penambangan yang dikoordinatori Karnoto warga desa Payak, kecamatan Cluwak, kabupaten Pati ini sebenarnya hanya mendapatkan ijin dari Kantor Pelayanan Ijin Terpadu (Kayandu) kabupaten Pati untuk melakukan penambangan pasir dan batu seluas 10.000 m³ di Cluwak.

Namun, berdasarkan pengamatan, penambangan telah melampaui batas hingga 10.000m² dan memasuki wilayah Damarwulan di kabupaten jepara. Padahal instansi pemerintah kabupaten Jepara tidak dilibatkan dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak pernah memberikan rekomendasi penggalian pasir dan batu di sekitar sungai Gelis.

Menurut Edy Puspada dari Dinas ESDM kabupaten Jepara, penambangan tersebut adalah penambangan liar karena tidak melibatkan pemerintah dari Jepara. Edy Puspada juga menambahkan bahwa surat ijin yang dikeluarkan Kayandu kabupaten Pati tertanggal 11 Oktober 2008 itu terdapat banyak kekurangan, di antaranya, tidak adanya peta lokasi, batas wilayah tidak jelas, tidak ada papan nama, dan dekat dengan bangunan irigasi.

Setelah melaksanakan pertemuan beberapa kali dengan berbagai pihak, maka masyarakat korban penambangan sungai Gelis mensepakati beberapa keputusan. Kesepakatan itu antara lain berisi penolakan kegiatan penambangan pasir dan batu di sungai Gelis dan menuntut penghentian penambangan galian C dengan pertimbangan pengelolaan sungai merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini berkaitan dengan jarak lokasi penambangan dengan bangunan sungai, khususnya Bendungan Medani, hanya sekitar 250 meter ke arah hilir dan sedangkan dengan Bendungan Mojo sekitar 450 kearah hulu.

Dengan demikian penambangan galian C itu bertentangan dengan keputusan Dirjen Pengairan nomor 176/KPTS/A/1987 Bab III Pasal 2 ayat 1 dan 2. Alasan lain, yaitu penambangan galian C yang dilakukan itu tidak sesuai dengan teknis penambangan di sungai.

Semua kerja keras untuk mempertahankan kelestarian alam yang dilakukan masyarakat itu ternyata tidak sia-sia. Setelah melakukan berbagai upaya, akhirnya pemerintah provinsi melalui Dinas ESDM merespon keberatan warga dan menghentikan penambangan di sungai Gelis. Pemerintah kabupaten Jepara dibantu aparat kepolisian pun secara simbolis memberikan tanda larangan penambangan di sekitar sungai Gelis.

Melestarikan alam merupakan tugas kewajiban setiap orang sebagai penghuni bumi. Melestarikan alam juga untuk kelangsungan kehidupan anak cucu nantinya. Mari hijaukan bumi. (Sutiyar/ORA Damarwulan Manunggal)

Posted on 21 Maret 2011, in Pengurangan Resiko Bencana. Bookmark the permalink. 1 Komentar.

  1. tolong dikirimi materi kep dirjen pengairan no.176 1987 yng lengkap karena mengalami hal yg hampir sama.

    wassalam
    Ashar-Soppeng Sul Sel

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: